Tahap-tahap Sejarah Pembentukan Mamuju Tengah dengan 4 Tahapan Awal Hingga Akhir

Baca Juga

Upacara Pengibaran Bendera dalam Peringatan Hut RI ke-70 di Mamuju Tengah (Sumber : Mamujutengahkab.go.id)

Sejarah Mamuju tengah sangat penting, Historis perjuangan pembentukan Mamuju tengah sebenarnya sudah dimulai sejak 55 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 1963. Seiring dengan perjalanan waktu yang sangat panjang rentetan sejarahnya pun terdapat 4 tahapan awal, juga dalam terbentuknya Pelaksanaan otonomi daerah di era sekarang ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama kepada peningkatan kesejahteraan mereka, melalui pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan cara membentuk daerah otonom baru. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mulai ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, 20 telah menjadi paradigma baru sistem pemerintahan di Indonesia yang berbeda dengan masa pemerintahan rezim Orde Baru

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas wilayah ±8.014,06 Km 2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±468.783 jiwa terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan dan 154 (seratus lima puluh empat) desa/kelurahan perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pertumbuhan penduduk yang juga tinggi di Kabupaten Mamuju menjadi hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah.

Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (Budong-Budong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasang Kayu. Namun dalam perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

“Lahirnya gagasan ini pertamakali dibicarakan dalam sebuah perjalanan dari Makassar menuju Mamuju dengan menaiki parahu motor dari kayu. Perjalanan ini menpempuh waktu selama 2 hari 2 malam. Dari hasil pembicaraan maka lahirlah ide untuk membentuk sebuah kabupaten baru, yang dulu namanya adalah Bupas”

1. Tahapan Pertama (Tahapan Wacana) Tahun 1963-1964

Tahapan ini adalah tahapan awal dari proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, dimana berkumpulnya para tokoh-tokoh masyarakat dari luar daerah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai ide yang telah dibicarakan pada saat perjalanan dari Makassar menuju Mamuju. Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam tahapan awal ini adalah:

a. Alm. Mappatunru

b. Alm. H. Afrijal Pababari

c. Darwis Hamzah

d. Drs. H. Ambo Basturi

e. Alm. H. Aruchul Tahir

Dari hasil pembicaraan ini maka lahirlah ide untuk membentuk sebuah kabupaten baru yaitu gabungan dari Pasangkayu dan Budong-Budong yang kemudian disingkat menjadi Bupas. setelah sampai di Budong-Budong wacana ini di tindaklanjuti di rumah Camat Budong-Budong yaitu Alm. Pababari dan melibatkan tokoh lokal diantaranya adalah Alm. H. Zainuddin, Aziz Anwar, H. Abdul Wahab dan Muh. Yusuf Samar.

Kemudian pembicaraan ini dilanjutkan dengan melibatkan tokoh dari Pasangkayu yaitu H. Andi Pellang dan Radi Ahmad. Wacana yang dirapatkan adalah akan dideklarasikannya Bupas ke publik pada Desember 1964. Kegiatan ini diadakan di taman makam pahlawan dengan melibatkan lagi tokoh dari Pasangkayu yaitu Lazibe dan kepala desa H.Abdursalim. namun sangat disayangkan kegiatan ini tidak mendapatkan hasil apapun dan mengalami kevakuman antara tahun 1964-1998. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

a. Daerah Sulawesi pada waktu masih dikuasai oleh aparat resmi seperti:

1) Di Mamuju oleh Angkatan resmi pasukan Diponegoro

2) Di Budong-Budong oleh pasukan Brimob

3) Di Pasangkayu oleh pasukan Brawijaya

b. Adanya gangguan dari DI/TII

c. Belum bisa membuat dukungan resmi dan adanya prokontra dari masyarakat d. Belum adanya Undang-Undang mengenai pemekaran

2. Tahapan kedua tahun 1999

Pada tahapan ini juga terjadi momentum reformasi. Muculnya gelombamg reformasi pada tahun 1998 merupakan momentum kebangkitan ide pembentukan. Reformasi memberikan semangat baru kepada tokoh-tokoh Mandar dan ingin menghidupkan kembali ide tentang pembentukan Bupas. Ide yang sempat vakum sebagai akibat dari dominasi politik Orde Baru yang sangat anti terhadap ide-ide pemekaran terlebih lagi yang berbasis etnik seperti Mandar. Ide yang sempat terkubur bersama sebagian tokoh penggagasnya. Perubahan politik nasional pasca kepemimpinan Soeharto memberikan jalan baru bagi perjuangan pembentukan kabupaten ini. Pada tahapan ini telah ada Undang-Undang mengenai pemekaran yaitu UU No. 22 tahun 1999. Oleh karena itu tokoh dari Mandar melakukan rapat di Makassar. Perwakilan dari Mamuju adalah Andi Aji Basuki. Adapun hasil rapat tersebut yaitu ingin membentuk Profinsi Sulawesi Barat terlebih dahulu.

Setelah rapat tersebut, Mamuju tidak mendeklarasikan secara resmi namun membentuk sebuah tim yang bertugas untuk membentuk Mamuju Utara dan Mamuju Tengah, kota Manakarra untuk persiapan daerah timur Kalumpang. Pada tahun 1999 H.Aruchul Tahir didampingi H.Tamrin, Anwar Kamil, M. Yunus dengan melibatkan Andi Pababari di kantor camat Topoyo yang difasilitasi oleh Aras Tammauni membahas mengenai pembentukan Mamuju Tengah secara mendalam. Dalam kurun waktu lima tahun tidak ada dokumen yang dapat diarsipkan hal ini dikarenakan tidak adanya respon dari pemerintah, tidak berani melawan karena mereka adalah pegawai.

3. Tahap ketiga 2004-2011

Pada tahap ini telah dilakukan sosialisasi secara sembunyi-sembunyi yang diketuai oleh Arsal Aras yang merupakan anak dari Aras Tammauni sebagai penyandang dana utama pergerakan pembentukan Mamuju Tengah dengan sekretaris umum Mahyuddin. Sosialisasi yang dilakukan ini berada dibawah naungan sebuah komite resmi. Komite ini disebut dengan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KAPKMT). Dalam kurun waktu setahun tidak ada dokumen yang dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada bulan Oktober H.Aruchul Tahir ke Tobadak untuk menemui Aras Tammauni. Aras Tammauni mengatakan bahwa untuk dibubarkannya komite tersebut.

“komite yang bentuk adalah kita semua pak, seharusnya sudah menjadi tanngungan bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang telah ada sejak dulu”

Dengan demikian maka segeralah dibentuk suatu forum percepatan yang dinamakan Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang diketuai oleh H.Aruchul Tahir dengan sekretaris umun Muh. Anwar Kamil. Namun forum ini juga tidak dapat menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan. Atas dasar kerjasama demi tercapainya Kabupaten Mamuju Tengah secepatnya maka pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 29 Agustus di Mamuju telah ditetapkan sebuah wadah hasil kerjasama antara Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, Komite Aksi Pembentukan Mamuju Tengah, unsur Partai Politik/Organisasi Masyarakat, pemuda/mahasiswa, tokoh masyarakat dan pemrintah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang kemudian disahkan menjadi Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT) yang diketuai oleh Aruchul Tahir dengan sekretaris umum Mahyuddin.

Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

1). Menyusun program kerja dan program strategis serta jadwal kegiatan sampai terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah;

2). Melakukan pendekatan persuasif dan sekaligus tekanan terhadap pihak-pihak yang menghambat proses terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah;

3). Melakukan deklarasi di wilayah Calon Kanupaten Mamuju Tengah;

4). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayah Calon Kabupaten Mamuju Tengah terhadap setiap perkembangan dana atau kemajuan yang telah dicapai Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah; 

5). Seluruh pengurus Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam keputusan bersama, melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengaantar terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun permasalahan lain yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan antara lain terkait dengan masalah administrasi yang kemudian menjadi tanggung jawab Aras Tammauni yang apabila Mamuju Tengah menjadi sebuah kabupaten maka beliulah yang akan naik menjadi salah satu calon bupatinya.

Kemudiaan langkah selanjutnya H.Aruchul Tahir dibantu oleh Masriadi masuk ke Mamuju Tengah dengan melakukan sosialisasi antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Kegiatan ini memakan waktu kurang lebih selama 36 hari. Dokumen-dokumen yang telah disimpan menjadi permaslahan lagi karena pada waktu itu untuk menjilid dokumen yang banyak belum ada di Mamuju. Biaya untuk ke Makassar ditambah ongkos jilid adalah sekitar lima juta rupiah.

4. Tahap keempat (Tahap Pengesahan) Tahun 2012

Masalah tidak sampai hanya pada sosialisasi dan pengarsipan dokumen namun yang paling penting adalah mengenai permasalahan pengesahan. Kemudian pembicaraan lanjut ini dibawa ke DPR dan diundang 35 perwakilan dari Mamuju. Para perwakilan ini meminta untuk segera diresmikannya atau ditindaklanjuti mengenai pembentukan Mamuju Tengah menjadi sebuah kabupaten baru di Sulawesi Barat. Apabila permintaan ini tidak terealisasikan maka akan datang kembali perwakilan-perwakilan dari Mamuju dengan tindakan yang lain. Tidak lama kemudian tepatnya tiga hari sesudah diadakan pertemuan di DPR maka dikeluarkannya aturan bupati untuk membentuk sebuah tim untuk kajian daerah.

Sekian untuk Sejarah terbentuknya Mamuju Tengah, Proses rentetan sejarah tersebut sangat penting sehingga, kedepannya banyak orang tahu mengenai sejarah pembentukannya. Meski demikian dalam ulasan panjang ini bukan ulasan lengkap. Penjelasan rentetan sejarah ini kami lihat dan cantumkan sumber di alamat  eprints.unm, sekian dan terimakasih, semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Baca Juga Tentang Mamuju Tengah :

• 5 Tempat Wisata di Mamuju Tengah yang Harus Anda Ketahui
• Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
• Sejarah dan Profil Kabupaten Mamuju Tengah
• Daftar Nama-nama dan Kode Pos di Kabupaten Mamuju Tengah