Mewujudkan pilkada damai dan demokratis,kepolisian daerah (Kapolda) Sulbar menggelar dialog publik di ruang aula Kapolda Sulbar.Senin(17/10)
Dialog publik itu di hadiri Kepala Kepolisian daerah
(Kapolda) Sulbar Brigjen Pol Lukman Wahyu,Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Sulbar Usman Suhuriah,Ketua Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Sulbar Busran Riandy,tokoh agama Islam perwakilan Kemenag
Sulbar Ustad Sukri Mondang,Tokoh Cendekia Syahrir,serta tokoh masyarakat
Thamrin Syakur.
Dalam kesempatanya Kapolda Sulbar Brigjen Pol Lukman Wahyu
menjelaskan,bahwa penyelenggaraan pilkada dalam distribusi pengamanan
perlu pengecekan logistik satu daerah ke daerah yang lain,sehingga dalam
koordinasi tetap terjaga.
"Bagaimana distribusi sampai atau tidak antara penyelengara,supaya terkodinir semuanya"Jelas Lukman Wahyu
Ia juga menilai strategi seperti diantaranya informasi dan
pembinaan ,masih perlu adanya upaya peningkatan terhadap masyarakat
dalam penyelenggaraan pilkada.
"Strategi dan penyuluhan informasi,terutama sosialisasi pembinaan hukum masih kurang"Tuturnya.
Lukman berharap,agar seluruh stekholder pada pemilu 2017 mendatang,tetap menjaga netralitas.
"Saya harap kita tetap dalam koridor Mengedepankan kejujuran netralitas"Harapnya.
Sementara itu,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar Usman Suhuriah menyampaikan,
Sejauh ini Pihak KPU tentu susah punya koridor tersendiri di jalurnya.
Sejauh ini Pihak KPU tentu susah punya koridor tersendiri di jalurnya.
"Tentu bersama dengan bawaslu melaksanakan prinsip kerja KPU,Yaitu membentuk penyelenggara Adhoc"Kata Usman.
Ia menjelaskan,Pemuktahiran data pemilih menjadi pengalaman
dan merupakan faktor kuat menjadi frekuensi permasalahan,olehnya harus
mendapat perhatian serius.
"Pemutakhiran data pemilih ini baru dipermasalahkan,Saat pencoblosan, sehingga ini harus diperhatikan"Jelasnya.
Lebih lanjut usman menjelaskan masa tahapan
kampanye,menjadi sesuatu yang harus mendapatkan perhatian,ia menilai
pengayoman dan isu para tokoh di daerah harus bersemangat membangun.
"Kita melihat di aspek mana, dimana kita membutuhkan enegi
yang besar dari masyarakat dan tokoh masyarakat didaerah,dari segi
pengawasan"Ungkapnya.
Pada
kesempatan yang sama Ketua Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Sulbar Busran Riandhy menilai Potensi pilkada ada 7
masalah,diantaranya data pemilih,masalah pencalonan, kampanye penempatan
di mana tempat pasangan calon pada pelaksanaan kampanye tidak
diatur,Pendistribusi
logistik faktor tempat,keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN),masalah
pengungutan suara tentang rekapitulasi suara langsung tingkat kecamatan
akan tetapi rekap dikabupaten dipermasalahkan kembali,serta money
politik bagi pasangan calon.
" 7 masalah ini yang menjadi perhatian harus kita
selesaikan Money politik,kalau ada pelanggaran,paslon ini harus
didiskualifikasi"Jujurnya.
Busran berharap,sebagai penyelenggara pemilu,agar tetap menjaga suasana yang kondusif.
"Harapan kita pemilu ini,Kita sebagai penyelenggara pemilu sulbar, damai"tutupnya
Sementara itu Tokoh Cendekiawan Syahrir yang juga Rektor
Universitas Tomaka Mamuju mengatakan, Ketegasan terhadap pemilih menjadi
masalah yang tidak terselasaikan,keterlibatan masyarakat tentang siapa
leader kedepannya menjadi penentu,sehingga diharapkan pemilih tidak
berada pada tekanan,serta penegak hukum harus bertindak tegas.
"Kasus yang terdahulu,dalam kajian akademis jika terluang
kembali,saya fikir kita tidak punya jiwa besar,dan di butuhkan
kebersamaan"Kata Syahrir
Di kesempatan yang sama,Thamrin Syakur sebagai tokoh
masyarakat yang hadir dalam pembicara dialog publik mengatakan, penyakit
money politik sering terjadi dalam pilkada,olehnya pemilih harus cerdas
dan tidak terpengaruh.
"3 kandidat,seluruhnya kita nanti akan diwarnai pemikiran,many politik tergantung diri kita masing-masing"tutupnya.
Penulis : Adri M.Fatwa
Penulis : Adri M.Fatwa