Foto : Wacana.Info
Anggota DPRD Provinsi Sulbar
Yang juga mantan Ketua Komisi 4 Abdul Rahim Angkat Bicara soal adanya isu
pemecatan bagi pegawai honorer demo perawat Polman pasca menggelar aksi, belum lama
ini.
Menurut, Rahim apa yang
diteriakan adik-adik Perawat merupakan hal yang sangat lumrah dan manusiawi.
“Pemerintah Polewali Mandar dan Sulawesi Barat harus menyikapi secara serius
rintihan tersebut,” Kata Rahim, Rabu (9/5/2018).
Lanjut dikatakan, Rahim,
Bahwa Mereka telah bekerja sepenuh waktu dan tulus-ikhlas demi merawat bahkan
menyelamatkan nyawa pasien. “Mereka terkadang tidak tidur sepanjang malam hanya
menunggu, memantau dan mendengar keluhan pasien maupun kekuarga pasien,” Ujar
Rahim.
Rahim juga mengatakan, Tuntutan mereka sangat
rasional. Isteri, suami dan anak mereka juga butuh hidup selayaknya. Tetapi
kalau benar honornya hanya Rp. 100.000/ bulan tentu sangat menyedihkan bahkan
dianggap “perbudakan”.
“Karena itu, kita berharap
semua pihak terutama pihak Rumah Sakit Polewali Mandar tidak emosional
menyikapinya. Terlebih lagi, sampai melakukan intimidasi dan pemecatan. Mereka
adalah pejuang Kemanusiaan,” Ungkap Rahim
Rahim menambahkan, DPRD
Provinsi Sulawesi Barat perlu segera melakukan koordinasi dengan Seluruh
Pemerintah Kabupaten, khawatir jangan sampai kondisi ini terjadi pada semua daerah.
“Ini tidak boleh didiamkan.
Harus ada langkah-langkah taktis dan konsepsional. Kepada kader NasDem di DPRD
Polewali Mandar saya minta agar segera melakukan cross cek dan investigasi di
lapangan, apakah benar ada tenaga honorer RS. Polewali Mandar yang ikut
menyampaikan tuntutan dalam ancaman dan pemecatan,” Tegas Rahim.
Aksi Demo Perawat Honorer di Polman
Foto : Polewaliterkini.net
Aksi Sejumlah perawat
honorer yang menggelar aksi kemarin di DPRD dan Kantor Bupati Polman Berbuntut
Panjang. Pasalnya Aksi sejumlah perawat honorer yang menuntut hak sebagai
Perawat Honorer untuk diangkat menjadi PNS/CPNS, Serta meminta diperlakukan
secara adil dan upah yang layak berbuntut dengan acaman pemecatan.
Salah satu sumber yang
enggang disebutkan namanya kepada rakyatta, mengatakan aksi kami kemarin
semata-mata hanya menunutu hak kami sebagai tenaga perawat padahal, kami
bekerja dengan keilmuan dan menolong banyak masyarakat tapi tetap tidak
mendapat apresiasi “Hanya Karena ikut demo memperjuangkan nasib kami, sekarang
diancam di pecat,” kata Sumber. Rabu (9/5/2018).
Sebelumnya, sejumlah perawat
yang tergabung dalam Gerakan Aksi Solidaritas Seluruh Perawat Honorer
Sekabupaten Polman, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten
Polman, Senin (7/5/2018). Dalam aksi yang di pimpin langsung Rahmat, yang akrab
di sapa Wahyu selaku Korlap ini, dalam aksi menuntut hak sebagai Perawat
Honorer.
"Profesi kami tidak dihargai.
Kami datang kesini dengan teman-teman seprofesi untuk meminta solusi kepada
anggota dewan yang terhormat tetapi solusi itu tidak jelas. “Berikan kami
kepastian untuk diangkat menjadi PNS/CPNS. Kami tidak perlu janji, kami perlu
bukti dan perjanjian. Kami minta tanggungjawab dari pemerintah melalui anggota
DPRD Kab. Polman,” Kata Wahyu.
Selain itu, kata Wahyu, menuntut hak sebagai bangsa Indonesia. Ia juga berharap pemerintah menerima sebagaimana
dengan tuntutan yaitu agar pemerintah memberikan solusi
memberikan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
“Kami menuntut hak-hak kami
diperlakukan secara adil. Selama ini hak-hak kami tidak perlakukan dengan adil.
Sudah bertahun-tahun kami bekerja tetapi tidak menerima gaji. Kami selama
ini dianggap budak dan tidak dibayar sepeserpun tetapi kami kerja dengan
ikhlas. Mana janji-janji mereka pada saat kampanye. Kami tidak diperlakukan
secara manusiawi,” Ujar Wahyu.
“Katanya bangsa ini adalah
bangsa yang berkeadilan tetapi mana buktinya. Kami datang kesini untuk meminta
solusi agar kami dapat upah yang layak. Mana tanggungjawab pemerintah sebagai
pengambil kebijakan,”Sambungnya.
Ia juga mengancam jika apa
yang menjadi tuntutan mereka tidak diterima oleh anggota dewan, maka mulai hari
ini, dirinya bersama rekan-rekan lainnya akan melakukan mogok kerja. Jangan
salahkan kami apabila di puskesmas atau di rumah sakit tidak ada pelayanan.
“Adapun yang menjadi
tuntutan kami saya kira anggota DPRD Kab. Polman sudah tahu.Kami bekerja
selama 24 jam dengan penuh resiko tetapi nasib kami tidak
diperhatikan. Kami mengabdi bertahun-tahun belum mendapatkan upah yang
layak. Sampai saat ini kita belum menemukan titik terang bagaimana nasib kami
kedepan,” Ucapnya.
“Kami minta tolong kepada anggota dewan yang
terhormat bagaimana caranya agar nasib kami dapat berubah. Kami juga meminta
kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan satu desa satu
perawat,” Tambahnya.
Info : Rakyatta
